Merauke – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk memastikan pembentukan Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) sekaligus kondisi pasca pencoblosan dienam provinsi yang ada di Papua melalui zoom meeting
Wamendagri Ribka Haluk mengatakan, pertemuan ini terkait pengecekan apakah dienam provinsi di Papua sudah membentuk Desk Pilkada atau belum.
“Harapan dari pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) harus ada pembentukan Desk Pilkada, setelah kami cek sudah terbentuk semuanya. Kami menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua gubernur yang sudah memfasilitasi Desk Pilkada ini,”kata Ribka Haluk disela-sela zoom meeting dengan para gubernur di Papua, Kamis (28/11/2024).
Ribka menyebut, pembentukan Desk Pilkada ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 tahun 2005. Selanjutnya, pedomannya di Permendagri Nomor 6 tahun 2006.
“Ini menjadi salah satu acuan dan pedoman kita kerja dan kita akan menghasilkan dokumen laporan yang menjadi data base di Kemendagri untuk penyampaian kebijakan dari seluruh pemerintah daerah kepada presiden,”ujar Ribka.
Selanjutnya, kata dia, secara umum bisa menyampaikan terkait dengan kondisi didaerah masing-masing pada saat pelaksanaan Pilkada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta pasangan calon bupati dan wakil bupati.
“Kami lihat dibeberapa provinsi tidak menginput data terkait dengan pelaksanaan Pilkada, tetapi masih ofline atau masih manual sementara kami masih usahakan agar secara online/daring,”kata dia.
Menurut dia, sementara ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih mengupayakan penyampaian laporan via online/daring lantaran hingga kini masih dilaporkan secara manual.
Sementara itu, Pj Sekda Papua Selatan, Maddaremmeng melaporkan bahwa dari 1.89 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di provinsi itu sudah melakukan pemungutan suara dan perhitungan suara tepat waktu.
“Dan itu alhamdulilah semuanya lancar tidak ada masalah, baik pemungutan suara maupun penghitungan suara,”ujar Maddaremmeng.
Maddaremmeng mengatakan, sudah ada 322 TPS yang mengaplod hasil pemungutan suara setelah dihitung di website KPU Papua Selatan, sisahnya ada 767 TPS yang belum mengapload hasil penghitungan suaranya.
Menurut Maddaremmeng, KPU Papua Selatan bakal mendorong percepatan pelaporan dari masing-masing TPS tersebut. Selanjutnya, berkaitan dengan keamanan sampai dengan saat ini dan mudah-mudahan sampai selesainya Pilkada ini aman terkendali.
Lanjut dia, ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak keamanan baik dari Korem dan LO Kapolda bahwa diminta dan imbau kepada seluruh yang mengikuti kontestasi agar yang merasa mendapatkan suara terbanyak berdasarkan Quick Count tidak evoria dan dilarang ber arak-arakan.
“Itu sudah dilarang dengan tegas dan pak Danrem memang sudah memerintahkan kepada seluruh jajarannya diseluruh kabupaten bahwa tidak ada kumpul-kumpul, evoria yang berlebihan, cukup bersyukur saja dirumahnya masing-masing,”kata dia.
Pada prinsipnya di Papua Selatan, menurut dia, koordinasinya cukup baik dengan seluruh Forkopimda.
Usai pelaporan,Wamendagri Ribka meminta tetap melakukan pengamanan dan pengawalan sampai dengan pengumuman hasil.
“Kita pertahankan supaya sampai dengan selesai bisa terkendali dengan baik,”ujarnya.
Sekedar informasi, Pj Sekda Maddaremmeng didampingi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Ketua KPU Papua Selatan, Therezia Mahuze dalam menyampaikan laporan terkait kondisi Pilkada di Papua Selatan.
