MERAUKE, berita80.com – Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa menegaskan pentingnya rekonsiliasi dalam membangun Provinsi Papua Selatan di era kepemimpinannya bersama Gubernur Apolo Safanpo.
Penegasan Paskalis Imadawa disampaikan dalam Pesta Rakyat yang berlangsung di Taman Mandala Merauke, Selasa (04/03/2025) usai prosesi penjemputan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan setelah resmi pemimpin definitif pasca pelantikan.
Pesta rakyat yang dilaksanakan, kata Imadawa, selain menjadi ajang reuni para tokoh masyarakat, tokoh adat, toko agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan juga menjadi sarana rekonsiliasi seluruh komponen dan pemangku kepentingan di Papua Selatan yang sempat terpolarisasi selama penyelenggaraan pesta Pilkada Serentak 2024 karena perbedaan pilihan politik.
“Pesta rakyat hari ini harus dijadikan sebagai ajang rekonsiliasi. Pertarungan dan pergumulan Pilkada telah selesai. Sekarang, mari kita bersinergi, bergandengan tangan membangun Papua Selatan. Dalam rekonsiliasi, tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak balas jasa, tidak ada balas dendam. Yang ada hannyalah sukacita untuk membangun tanah Papua Selatan,“ tegas Imadawa dalam sambutan.
“Jadi saudara sekalian, jangan bermimpi bahwa Paskalis Imadawa akan memihak kepada yang mendukung dan memilih. Tetapi Imadawa akan netral berjalan dan menempatkan orang-orang sesuai dengan profesionalitas mereka. Mari kita bersatu karena dalam persatuan dan kebersamaan di situ ada pembangunan dan pelayanan kepada orang keci,” sambungnya.
Paskalis Imadawa menekankan di pucuk pemerintahannya bersama Gubernur Apolo Safanpo, pelaksanaan roda pembangunan daerah harus berpijak pada efisiensi anggaran. Pembangunan Papua Selatan harus mengedepankan skala prioritas dan aspek yang menyejahterakan masyarakat kecil.
“Terakhir, yang perlu saya sampaikan kepada bapak-ibu semua bahwa kami sekarang lagi dihadapkan dengan efisiensi anggaran, yang mana ini adalah program pemerintah pusat. Dengan adanya efisiensi anggaran, kami di provinsi harus bisa menentukan yang mana yang harus kita jalankan. Ada banyak hal yang harus kita pangkas akibat dari efisiensi anggaran,“ tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan pemerintah provinsi harus selaras dengan program pemerintah pusat yang mana menitikberatkan perihal efisiensi dalam hal penerapan kebijakan pembangunan di daerah.
“Kami tidak bisa berbuat banyak. Kami harus menyelesaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat terkai efisiensi anggaran. Pemerintah provinsi hannyalah pembantu pemerintah pusat. Oleh karena itu dengan jiwa besar banyak hal yang harus kita potong, kita pangkas. Kami harus sesuaikan kebijakan daerah dengan pemerintah pusat,” tandasnya. (HR)
