MERAUKE, Berita80.com – Pertemuan Komite II DPD RI dan Masyarakat Adat Malind Kondo – Digoel, di Merauke, Senin (2/12/2024) melahirkan sejumlah permintaan penting dari masyarakat adat.
Antaranya, menolak atau menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate di Merauke, serta menarik semua personil TNI dari wilayah pengembangan PSN.
” dari awal kita sudah menolak investasi ini dan kita minta juga tarik semua pasukan yang ada di sana,” tegas koordinator Masyarakat Adat Malin Kondo -Digoel, Simon Petrus Balagaize pada pertemuan tersebut.
Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Badikenita Br Sitepu menegaskan, masyarakat adat sebenarnya tidak menolak kahadiran pemerintah pada proyek tetsebut. Masyarakat hanya inginkan hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal tetap terjaga.
” Masyarakat ingin ada hal-hal yang terjaga dalam proses investasi, kearifan lokal itu yang ingin dijagat,” ujar Badikenita Sitepu.
Lalu dengan adanya permintaan penarikan parsonil TNI dari kawasan PSN, Banikenita menilai, kehadiran personil TNI di wilayah itu sebagai satgas pangan, bukan operasi militer.
“Soal permintaan penarikan personil TNI, hal itu akan di bicarakan lagi. yang kita tahu keberadaan TNI di situ untuk membantu masyarakat. Tidak ada operasi militer, mereka ini satgas pangan. Jangan melihat keberadaan TNI nya tapi melihat dari fungsi yang mereka lakukan,” ujarnya.
Di kutip dari BBC News, Pemerintah Indonesia menambahkan kawasan pengembangan pangan dan energi di Kabupaten Merauke dalam daftar PSN pada 10 November 2023. Dimana, PSN Merauke di bagi menjadi tiga bagian, Pertama, proyek pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol seluas 500.000 hektar.
Kedua, proyek optimalisasi lahan atau oplah yang semula 40.000 hektar menjadi 100.000 hektar.
Lalu yang Ketiga, cetak sawah baru yang di kelola Kementrian Pertahanan dan Kementrian Pertanian dengan lahan seluas satu juta hektar (Redaksi)
